Mengukur Kewarasan dan kewajaran politik di orde “dungusime”.




Seluruh media televisi nasional akhirnya tawaduk pada kekuatan tidak kasat mata. Mereka mengorbankan reputasinya dan memberi cacat tetap yang layak menerima tabungan premi asuransi sebagai korban yang mengalami cacat tetap. Siapa korbannya ?. para jurnalis. Apakah semua jurnalis juga terjebak dalam skandal dunguisme ?. boleh iya boleh tidak tergantung seberat apa kemampuan intelektul seorang pengamat untuk berargumentasi dengan berlandas pada kedaulatan pribadi. Secara pasti bahwa tidak ada satu manusia pun yang sungguh-sunggu merdeka dan berdaulat penuh atas dirinya. Nanti kita bicara dengan retorika hukum tuhan dan hukum agama. Semakin seseorang mengikatkan pada sesuatu semakin lemah tingkat independensinya sebagai makhluk yang berdaulat. Semakin mengeratkan diri pada kelompok yang sangat besar semakin kecil pula kedaulatan dan eksistensinya. Mungkin saat ini pilihannya hanya satu jika satu masih layak dikategorikan sebagai sebuah pilihan. “bagaimana mendapatkan manfaat ekonomi”.

Ketika bersandar pada filosofi “hidup adalah pilihan”, maka independesinya telah diserahkan kepada selain dirinya. Kecuali jika filosofinya “hidup adalah keputusan”. Meskipun tidak serta merta seseorang merdeka hanya karena secara latah mengambil sikap pada filosofi ke dua.

Para jurnalis kita saat ini sebagian besar tidak lebih dari seorang pekerja atau karyawan yang berkerja berdasar harga pesanan boss dan menakar kualitas produk berdasar harga kesepakatan. Dan mungkin sama sekali tidak ada proses tawar menawar , sehingga cenderung menjadi penjilat dan menjadi budak yang berkerja tanpa penghargaan. Maka sangat tidak asing jika hari ini para wartawan atau tenaga pers dapat dengan bebas menampakkan jati dirinya di depan publik seperti seolah-olah profesi jurnalis adalah profesi “zero risk”, padahal profesi jurnalis adalah profesi “high risk”. Mereka adalah teliksandi masyarakat dan resiko peran mereka di lapangan justru bisa lebih beresiko dibanding profesi seorang prajurit perang.

Hal ini yang menjadi sorotan. Ketika jurnalis kita saat ini hanya bekerja sebagai pegawai tukang fotocopy. Pegawai fotocopy tidak memiliki wewenang untuk mengkritik konsumennya. Dia hanya bekerja sesuai order dan sangat minim resiko. Kliping, cutting, atau bayar.“Begitu sangat memilukan”.

Indonesia dalam sebuah momentum besar peristiwa 02 Desember 2018 (212) yang tidak didokumentasikan oleh media televisi nasional di anggap sebagai sebuah peristiwa yang lebih ringan bobotnya dari peristiwa seorang ketua RT yang datang kerumah warga hanya untuk sekedar mengaktifkan tombol MCB dari posisi Off ke posisi On. Padahal peristiwa tersebut tidak memiliki urgensi yang berbobot untuk sebuah peristiwa yang harus dipublikasikan. Tetapi mereka memperoleh manfaat ekonomi jangka pendek yang mungkin sebagai amunisi utama untuk menyelamatkan perut anggota keluarganya. Sementara peristiwa berkumpulnya ratusan ribu orang adalah peristiwa penting. Ini adalah bentuk kejahatan jurnalistik.
Sayangnya setelah era orde baru. Pembodohan sistematik dalam dunia pendidikan seperti telah memperoleh sertifikasi halal yang tidak disadari. Dimana sikap kritik dianggap sebuah kejahatan pada negara. Negara yang lemah adalah negara yang anti kritik. Sebuah paham otoriter yang maha gila yang membungkam lawan-lawan politik dengan cara yang sangat kekanak-kanakan. Siapa korbannya ?. tentu sebagian besar masyarakat yang tidak paham politik atau mereka yang masa bodoh dengan kebutuhan akan politik. Ini wangat wajar jika seorang Rocky gerung menyebutnya sebagai sebuah ke “dungu”an nasional.

Lalu kemana peran lembaga pembangun moral selama ini termasuk agama. Ternyata agama juga masuk dalam lingkaran politik tetapi dalam pisisi yang lemah. Padahal landasan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) adalah agama sebagai landasan dasar politik dan  terbentuknya rangkuman paham yang kemudian disepakati dengan nama  pancasila.

Sayangnya saat ini pancasila justru dipahami secara bias. Dan beberapa pokok ukuran justru dimanfaatkan oleh sekelompok golongan untuk memanipulasi paham tersebut. Bayangkan seseorang yang tidak memiliki kapasitas apalagi kualitas terhadap persoalan pada satu bidang tertentu justru meminta untuk memperoleh kepercayaan publik mengelola suatu permasalahan melalui bilik suara. Sangat buruk sekali akibatnya. Justru mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kualitas justru tidak memperoleh kesempatan untuk ikut berpartisipasi mengatasi sebuah persoalan.






Label: ,

Post a Comment

[facebook] [blogger]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} OUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#http://facebook.com/eka susiani} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.coom} {pinterest#http://pinterest.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by Leontura. Powered by Blogger.